KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PROSES PRODUKSI, PENGOLAHAN, DAN DISTRIBUSI HASIL PERIKANAN (Studi Kasus Di Kabupaten Donggala)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam sektor perikanan di Kabupaten Donggala. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dan merumuskan bagaimana pembagian kewenangan antara pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi dalam pengawasan proses produksi, pengolahan, dan distribusi hasil perikanan di Kabupaten Donggala. Penyelenggaraan pemerintahan asas tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan yang dioperasionalkan dalam berbagai PERMEN-KP sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam urusan pelayanan Pengawasan Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi Hasil Perikanan yang masih terdapat multitafsir terminologi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pelayanan keterangan asal ikan dari sentra produksi perikanan. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dan pengumpulan data lapangan. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual diterapkan untuk membahas kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan proses produksi, pengolahan, dan distribusi hasil perikanan, dengan Kabupaten Donggala sebagai studi kasus. Perbaikan pada pasal-pasal dalam PERMEN-KP yang mengatur pengelolaan TPI dan distribusi hasil perikanan diperlukan. Perbaikan ini dapat memberikan peran kabupaten/kota dalam pelayanan pengelolaan dan penyelenggaraan  Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  serta legalitas asal ikan dalam wilayah kewenangan Kabupaten/kota sebagai cerminan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan.   Kata Kunci: Sektor Perikanan, Tempat Pelelangan Ikan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengawasan Proses Produksi Ikan