Erdogan’s Politics of Domination: A Critical Discourse Analysis of Neo-Ottomanism

Abstract

Following the dissolution of the Ottoman dynasty in 1924, Turkey experienced profound political transformations. Transitioning from a monarchy under the Ottoman Empire to a republican system under Mustafa Kemal Atatürk, the country embraced secularism as a foundational principle. This article explores the political rhetoric of Recep Tayyip Erdogan, the current President of Turkey, who has revived the concept of Neo-Ottomanism to shape Turkey's developmental trajectory and regional ambitions. By analyzing political statements, policy documents, and public discourses, this study investigates how Erdogan's administration employed Neo-Ottomanism not only to evoke a nostalgic vision of the Ottoman Empire’s grandeur but also as a strategic framework for asserting Turkey's regional influence and political dominance. The article argues that Neo-Ottomanism is a symbolic tool for national identity construction and a practical instrument for projecting geopolitical power.Setelah runtuhnya dinasti Ottoman pada tahun 1924, Turki mengalami perubahan politik dan pemerintahan yang signifikan. Sebelumnya, Turki menjadi bagian dari monarki Ottoman, sementara kemudian di bawah Kemal Attaturk, Turki mengadopsi sistem pemerintahan Republik dan menerapkan sekularisme. Artikel ini membahas jargon politik yang diadopsi oleh Recep Tayyib Erdogan, Presiden Turki saat ini, yang memperkenalkan apa yang disebut sebagai kebijakan Neo-Ottomanisme untuk memproyeksikan agenda pembangunan dan regional Turki di masa depan. Menganalisis pernyataan politik dan dokumen kebijakan pemerintahan Erdogan, penelitian ini berfokus pada wacana Neo-Ottomanisme dan resonansinya di ruang publik Turki. Artikel ini berargumen bahwa Neo-Ottomanisme tidak hanya digunakan oleh pemerintahan Erdogan untuk membawa imajinasi romantisme tentang keagungan masa lalu Utsmaniyah ke hadapan masyarakat Turki, namun yang lebih penting adalah untuk meletakkan jalan bagi dominasi regional dan politik Turki.