Model Manajemen SDM Publik Berbasis Kompetensi Digital dan Etika Pelayanan Publik (Studi Konseptual pada Dinas Kepegawaian Kota Gorontalo)

Abstract

Digital transformation has fundamentally reshaped human resource management (HRM) in the public sector, requiring civil servants to possess not only technological competence but also strong ethical values in public service delivery. This study aims to reconstruct a public HRM model based on digital competencies and public service ethics. Using a conceptual approach, this article employs critical literature synthesis on public sector HRM, digital competencies of civil servants, and public service ethics. The findings reveal a significant gap between the enhancement of digital competencies and the internalization of ethical values in bureaucratic practices, particularly within the Gorontalo City Civil Service Agency. This study proposes an integrative model linking digital competence, public service ethics, adaptive organizational culture, and transformational leadership. The model provides a strategic foundation for developing ethical, adaptive, and human-centered public human resource policies in the era of digital government.Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi manajemen sumber daya manusia (SDM) di sektor publik dan menuntut aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknologis, tetapi juga beretika dalam pelayanan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi model manajemen SDM publik berbasis kompetensi digital dan etika pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan konseptual melalui sintesis dan analisis kritis literatur terkait manajemen SDM publik, kompetensi digital aparatur, dan etika pelayanan. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara penguatan kompetensi digital ASN dan internalisasi nilai-nilai etika dalam praktik birokrasi, khususnya di Dinas Kepegawaian Kota Gorontalo. Artikel ini mengusulkan model integratif yang mengaitkan kompetensi digital, etika pelayanan, budaya organisasi adaptif, dan kepemimpinan transformatif. Model ini berimplikasi pada perumusan kebijakan pengembangan SDM publik yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik humanistik di era pemerintahan digital.