Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhah Kesejahtraan Dan Peningkatan

Abstract

Otonomi daerah dalam Peraturan Perundang-undangan dari segi penyelenggaraan  pemerintahan nya tidak terlepas dengan proses penerapan Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan (Medebewind). Undang-Undang dasar 1945 pasal 18, 18 A dan B, dimana  pembagian daerah ini diberikan hak otonomi untuk mengurusi rumah tangganya sendiri.  Pembagian daerah akan berkaitan dengan geografi dan potensi di wilayahnya masing-masing yang  tidak berimbang. Penerapan asas otonomi daerah dalam rangka menjaga Negara Kesatuan  Republik Indonesia antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu,  persoalannya adalah bagaimana penerapan asas otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan  dan kerjasama antardaerah secara nasional dengan kondisi potensi wilayah yang tidak berimbang  seperti keadaan geografi dan sumber daya manusianya. Otonomi daerah sebagai salah satu  instrumen untuk mewujudkan kesejanteraan dalam bentuk kerjasama yang ideal.