PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR BAGI PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR REGULER: STUDI DI EMPAT DAERAH KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN TAHUN 2017

Abstract

AbstrakProgram Indonesia Pintar merupakan program unggulan Pemerintah yang bertujuan menjamin keberlangsungan akses pendidikan anak-anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera.Namun demikian, banyak dilaporkan bahwa pelaksanaan program ini menghadapi berbagai kendala. Studi ini bertujuan mengeksplorasi berbagai masalah tersebut dengan memfokuskan pada aspek-aspek ketepatan sasaran, pencairan, dan pemanfaatan. Dengan menggunakan  pendekatan kualitatif, studi ini menyasar empat daerah yang menjadi lokasi kunjungan kerja Presiden pada tahun 2017, yaitu: Kab. Banyumas, Kab. Malang, Kota Tasikmalaya, dan Kab. Temanggung. Meskipun sejak bulan Agustus 2017, Pemerintah mulai mengganti sistem Kartu Indonesia Pintar dari kartu konvensional menjadi kartu elektronik yang terintegrasi dengan sistem ATM, studi ini menyasar para penerima Kartu Indonesia Pintar konvensional karena jumlah yang bermigrasi ke ATM masih sangat sedikit. Melalui teknik pengumpulan data Diskusi Kelompok Terpumpun dan pengisian angket, hasil studi ini menunjukkan terdapat sejumlah penerima yang tidak tepat sasaran, literasi administrasi orang tua menjadi salah satu masalah lambatnya pencairan dana, dan pemanfaatan dana umumnya sudah sesuai aturan meskipun ada beberapa kasus yang berlawanan. Studi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaanPIP terus mengalami perbaikan, namun kualitas pelayanannya perlu terus ditingkatkan. Studi ini merekomendasikan akselerasi pemadanan basis data, perlunya fasilitas pendampingan di lapangan, dan pengembangan sistem pemantauan pemanfaatan dana berbasis tanggung jawab orangtua.Kata kunci: Kartu Indonesia Pintar, ketepatansasaran, pemanfaatan, pencairan, Program Indonesia PintarSmart Indonesia Program is the Government’s flagship program to keep school-age children from underprivileged families remain in schools. However, its implementation has reportedly met various obstacles. This study aim to explore these problems by focusing on three aspects: target accuracy, disbursement, and utilization. Using a qualitative approach, the study was conducted in four districts of President Jokowi’s working visits in 2017, namely: Banyumas District, Malang District, Tasikmalaya City, and Temanggung District. Although since August 2017, the Government has begun to replace the Smart Indonesia Card system from conventional to the one integrated with ATM system, this study targeted the conventional KIP recipients because they remained 75% of the population. Through focus group discussions and questionnaires, this study found some recipients were not qualified; administration literacy of parents was among the reasons behind the funds’ slow disbursement; and the use of funds was generally in accordance with the rules despite several opposite cases. To conclude, the implementation of Smart Indonesia Program does show some significant progress, even though there are rooms for improvement. Several policy options to recommend are: accelerating database synchronization; providing mentoring facilities in the field; and developing a monitoring system based on parental responsibility.