PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPTOR DAN TERORIS

  • Simarmata B
N/ACitations
Citations of this article
31Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Having been qualified as extraordinary crimes, punishment against corruption and terrorism crimes should be severe and maximum. The Indonesian correctional system recognises remission as prisoner’s rights. The retaliation/deterrent theory has been abandoned and forgotten in many countries, including Indonesia, for it is deemed to be contravening humanity values. Penghukuman terhadap tindak pidana korupsi dan terorisme sebagai extraordinary crime, seharusnya dilakukan penjatuhan hukuman maksimum. Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan remisi menjadi hak semua narapidana. Teori absolut (pembalasan/penjeraan) sudah lama ditinggalkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, karena dianggap tidak sesuai dengan perikemanusiaan.

Cite

CITATION STYLE

APA

Simarmata, B. (2012). PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPTOR DAN TERORIS. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(3), 501. https://doi.org/10.22146/jmh.16171

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free