Implementasi Profiling Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sebagai Mekanisme Deteksi Dini Calon Pekerja Migran Non-Prosedural

Abstract

Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola migrasi Indonesia karena berkelindan dengan risiko eksploitasi, kekerasan, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Profiling keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) berperan sebagai mekanisme deteksi dini melalui penilaian risiko (risk assessment) terhadap pelintas berdasarkan dokumen, perilaku, dan pola perjalanan. Berlandaskan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris untuk menganalisis bagaimana profiling diimplementasikan di TPI sebagai instrumen pencegahan keberangkatan PMI non-prosedural. Temuan menunjukkan bahwa implementasi profiling dokumen, perilaku, dan pola perjalanan telah berkontribusi pada penundaan maupun penolakan keberangkatan calon PMI non-prosedural Namun, efektivitas tersebut masih terhambat oleh ketergantungan pada intuisi petugas, keterbatasan integrasi data lintas-instansi, kompleksitas modus kejahatan, ketidakterstandardisasian indikator risiko, serta sensitivitas dimensi hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan profiling melalui standardisasi indikator berbasis risiko, integrasi data Imigrasi, KP2MI, dan Kementerian Ketenagakerjaan, peningkatan kapasitas petugas dalam behavioral detection dan pendekatan humanis, serta pemanfaatan teknologi AI-assisted profiling yang akuntabel dan selaras dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan HAM.