Power of The Chairman of Authority in Preparing Development Plans for Nusantara Capital City

Abstract

Preparing development plans for the National Capital City (IKN) of Nusantara is one of the authorities that must be carried out by the Government to ensure the continuity and progress of the State's development in accordance with the mandate of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City. However, in reality, the formulation of development plans for the new National Capital City still experiences problems related to the Nusantara Capital City Authority (OIKN). Problems with OIKN in preparing development plans for the new National Capital City can come from various factors, such as disharmony of laws and regulations. This study aimed to find out the power of the chairman of authority related to the planning and development of the Nusantara Capital City and the concept of the chairman of authority in preparing the Nusantara Capital City development plans in harmony with the Long-Term National Development Plan. The method used in this study was the Normative Method with interviews and Legislative, Conceptual, Philosophical, and Futuristic approaches which were analyzed in a descriptive-analytic manner and processed qualitatively. The results of the study show that in planning for the development of the national capital city, the chairman of authority has the power to determine the location of the new national capital city according to geographical, social, and economic conditions and to prepare a master plan. However, IKN development plans that are not guided by the Long-Term National Development Plan (RPJPN) as national development guidelines, but are instead guided by the Government's Master Plan (RIP) will create their own problems. The recommendation from this research is to launch a Hybrid Government system followed by the process of integrating the RIP into the 2025-2045 RPJPN so that it becomes the country's grand master plan for the next 20 years.Penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan salah satu kewenangan yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin keberlangsungan dan kemajuan pembangunan Negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Namun, dalam kenyataannya, penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru masih mengalami problematika terkait dengan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Problematika kewenangan OIKN dalam penyusunan perencanaan pembangunan Ibu Kota negara baru dapat berasal dari berbagai faktor, seperti disharmonasisasi peraturan perundang undangan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala otorita terkait penyusunan perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara dan bagaimana konsep kewenangan kepala otorita dalam penyusunan perencanaan pembangunan IKN Nusantara yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif dilengkapi wawancara, pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, Filosofis dan Futuristik yang dianalisa secara deskriptif analitis dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kepala otorita dalam perencanaan pembangunan ibu kota negara memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi ibu kota negara baru yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi serta melakukan penyusunan master plan atau rencana induk. Namun rencana pembangunan IKN yang tidak berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai pedoman nasional pembangunan melainkan berpedoman pada Rencana Induk Pemerintah (RIP) tentu akan menimbulkan problematika tersendiri. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dengan mencanangkan sistem Hybrid Government dilanjutkan dengan proses pengintegrasian RIP ke dalam RPJPN tahun 2025 - 2045 agar menjadi grand master plan negara untuk 20 tahun kedepan.