Pencatatan Perkawinan dan Sanksi Hukumnya: Studi Kritis Terhadap Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan

Abstract

Kebijakan adanya sanksi dalam peraturan perundang-undangan atas pelanggaran pencatatan perkawinan nyatanya memberi ruang diskursus dalam konteks filosofis maupun praktisnya. Pemahaman tentang perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk pelanggaran dalam terminologi yuridis karena adanya muatan sanksi justru dapat berimplikasi timbulnya pemberlakuan hukum yang bermasalah dalam bidang perkawinan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan mengetahui seperti apa implikasi yuridis terhadap kebijakan sanksi yang terdapat dalam berbagai aturan hukum terkait pelanggaran atas pencatatan perkawinan. Metode studi kepustakaan menjadi metode dalam penelitian ini, dengan pengumpulan data melalui telaah terhadap berbagai macam aturan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam mengkaji regulasi berkaitan isu hukum berkenaan dengan sanksi atas pelanggaran pencatatan perkawinan. Beberapa kebijakan yang memuat sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan secara yuridis dinilai kurang tepat karena tidak dapat dipenuhi secara mendasar. Terjadinya bias kewenangan penegakan hukum dalam objek pelanggaran pencatatan perkawinan ini. Ambiguitas hukum dapat muncul dalam proses penjatuhan hukuman bila dikaitkan dengan adanya muatan sanksi yang memiliki kecenderungan tidak pada ranah hukum privat.The policy of sanctioning laws and regulations for violations of marriage registration provides space for discourse in both a philosophical and practical context. The understanding of marriages that are not recorded encompasses violations in juridical terminology, as the content of sanctions can have actual implications for the emergence of problematic law enforcement in the field of marriage. This research was conducted to analyze and find out what the juridical implications are for the sanction policies contained in various legal regulations related to violations of marriage registration. The literature study method is the method used in this research, by collecting data through a review of various kinds of legal rules. This study uses a statutory regulation approach in examining regulations related to legal issues regarding sanctions for violations of marriage registration. Several policies that contain sanctions for violations of the legal registration of marriages are considered inappropriate because they cannot be met on a fundamental basis. There is a bias in the authority of law enforcement in the object of this violation of marriage registration. Legal ambiguity can arise in the process of sentencing if it is associated with the content of sanctions that have a tendency not to be in the realm of private law.