Menelisik Maqashid Syariah atas Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan Yang Lahir Kurang dari 6 Bulan

Abstract

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu rukun perkawinan yaitu wali nikah. Dalam kaitannya dengan wali nikah ada persoalan yang dapat menghambat perkawinan yaitu calon mempelai perempuan ternyata lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orang tuanya. Hal itu mengakibatkan bahwa dalam Hukum Islam wali nikahnya harus menggunakan wali hakim. Karena ulama fikih telah sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan. Hal itu didasarkan pada QS. Al-Ahqaf ayat 15 dan QS. Al-Luqman ayat 14. Di KUA Kecamatan Karangjati Ngawi terjadi kasus tentang calon pengantin perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Fenomena ini dalam setahun bisa terjadi sekitar 10 sampai dengan 15 kasus. Dalam hal ini, pihak KUA mempunyai kebijakan dalam memutuskan siapa yang berhak menjadi wali nikah. Maka dari itu, peneliti menulis penelitian ini dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana prosedur penetapan wali nikah terkait kasus tersebut dan apakah pengambilalihan wali nikah tersebut sudah sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah. Yang menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penggunaan maqashid syariah untuk meneliti. Penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan. Hasil atau kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, prosedur penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Karangjati sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam penetapannya menggunakan dasar hukum Fikih Munakahat dan Fikih Madzhab. Kedua, dalam pengambilalihan langsung wali nikah oleh pihak KUA sudah sesuai dengan tujuan dari Maqashid Syariah terutama pada penjagaan jiwa dan akal.