Jual Beli di Bawah Tangan yang dilakukan oleh Kepala Adat Atas Tanah Petuanan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian dan perlindungan hukum terhadap jual beli di bawah tangan yang dilakukan oleh Kepala Adat atas tanah petuanan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi lapangan (field research) dan teknik studi pustaka (literature research). Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah petuanan hanya dapat dikelola, dimiliki, dan pada prinsipnya dapat diserahterimakan atau diperjualbelikan kepada sesama anak-negeri. Adapun jual beli atas tanah petuanan harus dibuktikan dengan surat pelepasan hak dan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Adat. Selain itu, bagi warga yang bukan anak-negeri, apabila persyaratan materiil hubungan hukum jual beli atas tanah telah terpenuhi, maka jual beli tanah petuanan yang dilakukan oleh Kepala Adat sebagaimana berdasarkan prosedur hukum adat dinilai sah. Surat inilah yang menjadi bukti kepemilikan yang diakui oleh masyarakat hukum adat di Kota Ambon, meskipun surat tersebut menjadi akta di bawah tangan. Di sisi lain, surat pelepasan hak dan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Adat merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan oleh BPN Kota Ambon untuk pendaftaran sertifikat hak milik atas tanah. Oleh karena itu, BPN perlu meningkatkan kesadaran hukum bagi pembeli tanah petuanan. Adapun bagi pihak pembeli tanah petuanan, perlu ditindaklanjuti di Kantor Pertanahan untuk segera mendaftarkan sertifikat hak milik atas tanah guna mengurangi risiko terjadinya tumpang tindih kepemilikan bahkan terjadinya sengketa atas tanah petuanan.