PEMILIHAN KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK ASYNCHRONOUS INFORMATION DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Abstract

AbstractPotential lost from taxation in Indonesia which came from an electronic transaction could happen due to asynchronous information between authority and tax payer. In electronic transacsions, the authority have no information as much as the taxpayer or party which directly involved during electronic transations. To overcome this condition Indonesia needs concept in exchange of information regarding taxation partuclarly in actual electronic transactions. Consideration for the  concept to be chosen will include such as legal characteristic of current regulation and taxation reporting system for electronic transaction Indonesia. IntisariPotensi kehilangan pemasukan pajak di Indonesia yang berasal dari transaksi elektronik dapat terjadi karena adanya asynchronous information antara fiskus dan wajib pajak. Dalam transaksi elektronik fiskus tidak akan memilki informasi sebanyak yang dimiliki oleh pihak yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Untuk menangani keadaan tersebut Indonesia memerlukan konsep pertukaran informasi yang akan digunakan dalam peraturan perpajakan dengan melihat keadaan saat ini. Pertimbangan dalam pemilihan konsep adalah karakteristik peraturan dan sistem pelaporan perpajakan yang timbul atas transaksi elektronik.