Implementasi Parate Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Diserahkan Berupa Benda Persediaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Asas Kepatutan

Abstract

Kedudukan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia yang berupa benda persediaan dalam implementasi parate eksekusi mendapatkan perubahan paradigma setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Parate eksekusi objek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan dalam implementasinya sulit dilaksanakan dan tidak sesuai denga asas kepatutan. Kedudukan hukum kreditur dalam pelaksanaan parate eksekusi benda persediaan juga menjadi dilematis apabla ditinjau melalui sudut pandang asas kepatutan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum kreditur dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi  ditinjau dengan asas kepatutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang dilakukan dengan data sekunder, serta didukung data primer yang diperoleh melalui Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil sebagai berikut: Implementasi parate eksekusi oleh kreditur pemegang jaminan fidusia berupa benda persediaan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap debitur yang tidak menyerahkan objek jaminan fidusia menjadi sulit dan tidak sesuai dengan asas kepatutan.