PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PAJAK UNTUK UMKM DIBIDANG PARIWISATA PASCA BENCANA

Abstract

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya termasuk yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah (pad). Otonomi keuangan daerah memiliki konsekuensi adanya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui badan pendapatan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Pendapatan asli daerah (pad) sangat ditentukan oleh kekayaan dan keragaman sumber pendapatan di setiap daerah. Pada daerah yang terkena bencana, kekayaan dan keragaman sumber penerimaan mengalami perubahan. Sehingga, pemerintah perlu merumuskan sejumlah strategi dalam pendukung proses pemulihan ekonomi, termasuk kebijakan pemberian keringanan dalam hal perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran badan pendapatan daerah dalam upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah dari segi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Selain itu, melalui penelitian ini juga diketahui mengenai alternatif kebijakan pajak yang dapat diaplikasikan untuk umkm di bidang pariwisata. Jenis penelitian ini adalah menggunakan teknik studi literatur dengan melakukan telaah jurnal terkait dengan pad, pajak daerah dan alternatif kebijakan pajak daerah yang terkait dengan umkm khususnya yang bergerak di bidang pariwisata. Adapun hasil dari berbagai telaah literature ini digunakan untuk mengidentifikasi peran pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah serta memberikan gambaran tentang alternatif kebijakan pajak yang terkait dengan umkm bidang pariwisata. Upaya yang dilakukan badan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retibusi daerah. Upaya ekstensifikasi yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan langsung di lapangan, melakukan sosialisasi dengan wajib pajak, pendataan ulang wajib pajak, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang terkait kepariwisataan di daerah, upaya intensifikasi meliputi; monitoring dan evaluasi, pelayanan prima. Sedangkan kebijakan pajak terkait mitigasi bencana yang dapat diterapkan adalah pemberian insentif pajak, meliputi pemberian penurunan tarif, pembebanasan pengenaan denda pajak dan pembebasan pajak pada masa tertentu pasca bencana