Strategi Pemenuhan Angka Kredit Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Abstract

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan amanat dari Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020 untuk melaksanakan tugas pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, BP2JK yang dibentuk di 34 Provinsi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil lainnya. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa memiliki 4 tugas jabatan yang dapat diklaim sebagai angka kredit, yaitu meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Fungsional di BP2JK, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki tantangan dalam pengumpulan angka kredit karena pelaksanaan tugas dan fungsi BP2JK masih terbatas dalam tugas jabatan pemilihan penyedia barang/jasa, khususnya hanya pelaksanaan Tender/Seleksi/Penunjukkan Langsung yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. Tugas dan fungsi BP2JK masih terbatas dan belum dapat mengakomodasi tugas jabatan di bidang perencanaan pengadaan,  pelaksanaan kontrak dan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang kewenangannya masih berada di unit organisasi teknis. Selain tantangan di bidang tugas jabatan, terdapat perbedaan beban kerja dan jumlah paket pada BP2JK di setiap provinsi yang berpotensi menyebabkan pemenuhan angka kredit minimal bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK tidak tercapai. Melalui penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di BP2JK Wilayah Gorontalo, dihasilkan konsep strategi pemenuhan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo dan diharapkan dapat menjadi referensi dan diimplementasikan di BP2JK lain atau unit kerja dengan profil dan kondisi yang sama.