Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap SIM Swap akibat Kebocoran Data Pribadi pada Nomor Telepon Daur Ulang oleh Provider Indosat di Indonesia

Abstract

Abstract. SIM Swap is a form of cybercrime where the victim’s phone number is taken over by a third party through the recycling and reselling of phone numbers that still retain previous customers' data before being recycled. The practice of phone number recycling poses serious risks to the privacy and security of users’ personal data, especially when personal identification numbers (NIK) and family card numbers (KK) stored on the SIM card are not erased before the number is recycled by telecommunication operators. Cases of SIM Swap involving recycled phone numbers highlight weaknesses in the implementation of related regulations, such as Law No. 27/2022 on Personal Data Protection and Ministerial Regulation No. 5/2021. This study aims to analyze regulatory weaknesses, legal implications, and consumer protection against personal data breaches due to SIM Swap. This research employs a normative juridical method with a doctrinal approach through the analysis of legislation and legal documents. The data collection technique involves a library study using secondary data, while the data analysis method is qualitative. The results show that the practice of phone number recycling leads to data misuse and consumer harm due to regulatory gaps in personal data and consumer protection. Legal protection must be strengthened through preventive and repressive measures. Preventive legal protection involves proactive efforts by the state to prevent legal violations, whereas repressive legal protection addresses disputes that have occurred, including resolving trademark disputes through litigation and non-litigation channels. Abstrak. SIM Swap adalah bentuk kejahatan siber di mana nomor telepon korban diambil alih oleh pihak ketiga melalui daur ulang nomor telepon dan penjualan ulang nomor telepon yang masih menyimpan data pelanggan sebelum nomor tersebut didaur ulang. Praktik daur ulang nomor telepon menimbulkan risiko serius terhadap privasi dan keamanan data pribadi pengguna, terutama jika data nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) pada kartu SIM tidak dihapus sebelum nomor telepon didaur ulang oleh operator telekomunikasi. Kasus SIM Swap pada nomor telepon daur ulang oleh operator telekomunikasi menunjukkan kelemahan dalam implementasi regulasi terkait, seperti UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Permenkominfo No. 5/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi, implikasi hukum, dan perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pribadi akibat SIM Swap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal melalui analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Teknik pengumpulan data penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan data sekunder dan analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik daur ulang nomor telepon menyebabkan penyalahgunaan data, dan merugikan konsumen karena memiliki celah kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen yang perlu dilindungi oleh melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini yaitu upaya proaktif yang dilakukan oleh negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif, yaitu upaya untuk menyelesaikan sengketa merek yang telah terjadi, seperti penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi dan non-litigasi.