KLAIM KOMPENSASI BIAYA KETERLAMBATAN DAN DEVIASI KOMPENSASI KONTRAK YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Abstract

AbstrakPerubahan Pasal 11 UUD NRI 1945, dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan Presiden dalam membuat perjanjian (internasional) pinjaman luar negeri, melalui persetujuan DPR. Dalam perkembangannya, persetujuan ini direduksi menjadi persetujuan yang diberikan terhadap undang-undang APBN. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti hal dimaksud, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa persetujuan DPR terhadap RUU APBN dan terhadap perjanjian pinjaman luar negeri adalah dua hal yang berbeda, sehingga adalah keliru apabila persetujuan DPR terhadap perjanjian pinjaman luar negeri, direduksi menjadi terbatas pada persetujuan yang diberikan terhadap APBN.Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Pinjaman Luar Negeri, Pembatasan Kekuasaan, Persetujuan DPR. AbstractAmendment to Article 11 of the 1945 Constitution, intended to limit the power of the President to make foreign loan agreements, through the approval of the DPR. In its development, this agreement was reduced to approval given to the State budget act. This research is intended to examine the matter referred to, using normative legal research methods. This study was conducted by examining literature or secondary data, specifically the laws and regulations in the field of state budget.In the research results, it was found that the Parlement approval of the State budget act and the fpreign loan agreement were two different thingd, do it was wrong if Parlement approval of foreign loan agreement was reduced to be limited to the approval given to the State budget act. Keywords: International Treaties, Foreign Loans, Restrictions of Power, DPR Approval.