Problematika Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana Indonesia

Abstract

Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003 adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang diluncurkan setelah periode reformasi politik pada tahun 1998. RANHAM ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia pasca-Orde Baru. Beberapa poin utama dalam RANHAM tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat, reformasi hukum, pemberantasan penyiksaan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta penguatan lembaga perlindungan hak asasi manusia seperti Komnas HAM. RANHAM 1998-2003 merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengubah paradigma hak asasi manusia di Indonesia setelah masa otoritarianisme. Meskipun demikian, implementasinya tidak selalu berjalan lancar, dan tantangan tetap ada dalam pemajuan hak asasi manusia di Indonesia pasca-Reformasi.