Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah

Abstract

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menentukan bahwa proporsi RTH kota minimal 30 % dari luas wilayah. Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, sebenarnya sudah cukup banyak peraturan perundangan yang terkait dengan pengaturan RTH, termasuk peraturan daerah (Perda). Pertanyaan penelitian yang perlu di jawab adalah seberapa jauh kebijakan pemerintah daerah sinkron dengan kebijakan penyediaan RTH sebagaimana diamanatkan UU 26/2007 ? Bagaimana kecenderungan ketersediaan RTH di daerah dari waktu ke waktu ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan non-probability sampling. Kota Bandung, Makasar, Mataram, serta Malang dipilih secara “purposive” sebagai unit penelitian. Kemudian data sekunder menjadi data utama yang menjadi bahan analisis, dimana “content analisis” merupakan teknik analisis yang dipilih. Hasil analisis data dapat dijabarkan sebagai berikut: terdapat tiga tipe kebijakan pengaturan RTH yakni, pertama melindungi kawasan lindung, kedua mengembangkan RTH melalui pembangunan jaringan jalan dan utilitas, ketiga pengaturan kepadatan bangunan. Namun data tentang penyediaan RTH selama dua tahun terakhir menunjukkan terjadinya trend penyempitan RTH yakni di Bandung sebesar 28,1 %. Di DKI Jakarta trend penyempitan RTH dapat dilihat dari menurunnya kebijakan penyediaan RTH sebesar 27,6 % pada tahun 1965-1985 menjadi 13,94 % pada tahun 2000-2010. Jadi penyediaan RTH sebenarnya tergantung pada kemauan politik pemangku kekuasaan di daerah mengingat ketersediaan kebijakan RTH sudah cukup lengkap