EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi Terhadap Anggota Polri Polres Pekalongan Kota)

Abstract

Perilaku merokok merupakan perilaku yang merugikan, tidak hanya bagi individu yang merokok tetapi juga bagi orang-orang disekitar perokok yang ikut terhirup asap rokok. Kerugian yang ditimbulkan bisa dari sisi kesehatan dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan: a. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap anggota Polri Polres Pekalongan Kota. b. Untuk menganalisis kendala dalam mengatasi kebiasaan merokok bagi anggota Polri Polres Pekalongan Kota.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut :Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap anggota Polri Polres Pekalongan Kota tidak efektif karena masih ada 25% anggota Polri Polres Pekalongan Kota merokok saat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Sanksi bagi pelanggar KTR hanya diberi teguran secara lisan. Kendala dalam mengatasi kebiasaan merokok bagi anggota Polri Polres Pekalongan Kota, adalah: Aturan Hukum, besarnya sanksi tidak sebanding dengan kondisi masyarakat sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan tersebut tidak berjalan efektif dan belum ada yang pernah diberikan penerapan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.