PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK

Abstract

Pengangkatan anak adalah prosedur yang mengizinkan seseorang untuk menjadi orang tua angkat bagi anak yatim atau pun tidak. Prosedur ini sering digunakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga dapat dilaksanankan oleh individu. Pasca pengakatan anak tentu saja hak asasi manusia terhadap anak tersebut harus dijaga dengan baik, Hak asasi manusia terhadap anak adalah hak yang diberikan kepada setiap anak di seluruh dunia untuk memperoleh perlindungan, pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan potensinya, dengan makna lain seorang anak harus tercapai kesejahteraannya secara optimal. Di Indonesia sendiri kesejahteraan anak dan hak asasi manusia terhadap anak sudah memiliki undang-undang yang mengaturnya. Namun realitanya kesejahteraan masih jauh dari kenyataan terhadap anak di Indonesia, penelitian ini merumuskan suatu masalah bagaimana praktik hak pengangkatan anak (adopsi) beserta kesejahteraannya berdasarkan hukum positif? Kemudian apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia? penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep akan menjawab kedua rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang hak asasi manusia terhadap anak beserta undang-undang kesejahteraan anak sudah cukup mengakomodir untuk mendukung jalannya kesejahteran seorang anak pasca pengangkatan anak (adopsi), namun dalam praktiknya masih kurang optimal, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat kesejahteran anak itu dapat terwujud, saran untuk pemerintah adalah menciptakan kegiatan sosialisasi kebutuhan anak secara masif dan sistematis secara nasional.