Subsidi Nafkah Anak: Kewajiban Konstitusional Negara Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia

Abstract

Tingkat perceraian yang terus meningkat di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama hak nafkah pasca perceraian. Banyak anak-anak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, gizi, dan kesehatan akibat kegagalan orang tua non-kustodian dalam memenuhi kewajiban nafkah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran negara dalam memenuhi hak nafkah anak melalui usulan kebijakan dana subsidi berbasis regulasi nasional yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan implementasi nafkah anak akibat hambatan struktural, minimnya pengawasan, dan lemahnya eksekusi kebijakan. Dana subsidi ini diusulkan sebagai skema bantuan sementara dengan mekanisme reimbursement yang memastikan keberlanjutan program tanpa membebani anggaran negara secara permanen. Studi komparatif dengan berbagai negara menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital, pengawasan ketat, dan kebijakan fleksibel memainkan peran penting dalam keberhasilan subsidi nafkah anak. Kesimpulannya, diperlukan regulasi nasional yang jelas dan terintegrasi untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, serta mekanisme akuntabilitas yang mencegah penyalahgunaan dana.The increasing divorce rate in Indonesia has a significant impact on fulfilling children's rights, particularly child support after divorce. Many children lose access to basic needs such as education, nutrition, and health due to the failure of non-custodial parents to meet their financial obligations. This study aims to examine the role of the state in fulfilling child support rights through a proposed subsidy policy based on sustainable national regulations. This research employs normative legal methods with statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal gaps in the implementation of child support due to structural obstacles, inadequate supervision, and weak policy enforcement. The proposed child support subsidy serves as temporary assistance with a reimbursement mechanism to ensure program sustainability without placing a permanent burden on the state budget. A comparative study across several countries indicates that digital technology integration, strict supervision, and flexible policies play crucial roles in the success of child support subsidies. In conclusion, clear and integrated national regulations are needed to ensure the protection of children's rights and the development of accountability mechanisms to prevent fund misuse.