Abstract
Kabupaten Kuningan memiliki 361 Desa dan 32 Kecamatan yang terdiri dari dari aparatur desa dengan tugas dan wewenangnya. Dalam hal ini aparatur desa belum terdata secara sistem yang menyebabkan banyaknya data aparatur yang tidak sesuai dengan data terakhir, sehingga pihak DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) kesulitan dalam melakukan pendataan aparatur desa seperti identitas pribadi, jabatan, pendidikan, data keluarga dan data pendukung lainnya. Selain pendataan aparatur, setiap desa memiliki lembaga seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Posyandu, data RT/ RW, inovasi dan produk hukum yang memang belum terdata sehingga pihak DPMD kesulitan untuk mendapatkan data-data tersebut. Sistem Informasi Pemerintahan desa pada penelitian ini akan membantu dalam pengelolaan data pemerintahan desa seperti identitas aparatur, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW, inovasi, produk hukum sampai ke pengelolaan usulan dokumen desa untuk keperluan pelaporan sistem keuangan desa yang didalamnya terdiri seperti foto Baligho APBDesa, Baligho ILPPDrab, Beranda Siskeudes Online, Laporan Keuangan Siskeudes Online dan RAPBDes Siskeudes Online. Luaran penelitian ini berupa Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan dengan pengguna terbagi menjadi pihak DPMD, Kecamatan dan Desa dengan level akses sesuai dengan kebutuhannya.
Cite
CITATION STYLE
Aji Permana, Nugraha, D., & Wati, D. P. (2025). Implementasi E-Goverment pada Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan. JITSI : Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi, 6(1), 66–76. https://doi.org/10.62527/jitsi.6.1.378
Register to see more suggestions
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.