Penilaian Kinerja Pegawai berbasis pelayanan administrasi kepegawaian tanpa kertas dikantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Reformasi birokrasi adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan suatu perubahan yang mendasar dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam aspek kelembagaan (organisasi), tata laksana (proses penyelenggaraan), dan sumber daya manusia (Aparatur Pemerintahan). (Rudito, 2016:48) Pendorong refomasi birokrasi adalah terwujudnya good governance (Pemerintahan yang baik) berbasis pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah disebut electronic government (e-gov). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didalam membenahi Menajemen Kepegawaian Telah menerapkan Paperless (tanpa kertas) dengan sistem e-gove dalam pengurusan administrasi kepegawaian. Pelayanan administrasi kepegawaian tanpa kertas (Paket Keras) ini telah diterapkan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam penilaian kinerja berbasis pelayanan administrasi kepegawaian tanpa kertas (Paket Keras). Berdasarkan teori, penilaian kinerja menurut Grote (1996) dalam buku The complete Guide To Perfomance Appraisal mengatakan bahwa ada tiga pendekatan penilaian kinerja yaitu (a) Penilaian Kinerja Berbasis Pelaku, (b) Penilaian Kinerja Berbasis Perilaku, (c) Penilaian Kinerja Berbasis Hasil. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif  dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan data dari informan yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris, Kepala Bidang Informasi dan Data kepegawaian, Bidang Formasi, pembinaan, dan kesejahteraan, serta Pegawai Negeri Sipil dilingkup Kantor BKD Provinsi Sumatera Utara. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Penilaian Kinerja Pegawai berbasis pelayanan administrasi kepegawaian tanpa kertas dikantor BKD Provinsi Sumatera Utara belum berlangsung secara optimal. Didalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala/hambatan diantaranya masih terdapat pegawai yang belum memahami atau menguasai sistem Paket Keras tersebut, masih terdapat pegawai yang belum berubah pola pikir, masih terdapat pegawai yang belum memahami perkembangan Teknologi informasi (IT), tutorial aplikasi kurang lengkap, anggaran masih terkendala dalam penyelesaian program kerja, dan masih lambatnya pengesahan P-APBD.  Saran Penulis bahwa secara normatif regulasi yang dikeluarkan sebagai dasar penilaian kinerja berbasis Paket Keras perlu diperkuat kembali, misalnya dengan mengeluarkan surat edaran mengenai batas waktu toleransi dalam pengisian data dan menyertai sanksi bagi pegawai yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Dari segi Sumber daya manusia, perlu adanya peningkatan kualitas tim pelaksana yang merupakan komponen utama, termasuk PNS sebagai pengguna harus mendapat sosialisasi yang lebih mendalam agar menguasai sistem Paket Keras. Perlu ditingkatkan kembali rasa kesadaran pegawai terkait akan kebutuhan masing-masing individu untuk cakap dalam hal Teknologi dan informasi (IT), sehingga pegawai tidak bingung dengan adanya perkembangan IT seperti Paket Keras.