Kebijakan Sistem Zonasi Persekolahan Untuk Pemerataan Dan Mutu Pendidikan: Universalisasi Vs Seleksi, Melawan Arus

Abstract

Artikel  ini membahas dua sistem penempatan siswa di sekolah dan kelas  berfocus dampaknya  terhadap perbaikan sekolah dan belajar semua anak. Negara berusaha mengendalikan pendidikan melalui sekolah negeri, publik.  Pemerintah menetapkan zona-zona pendidikan  sebagai suatu sistem   dikenal juga sistem neighborhood schooling.  Berbagai sebab dan pertimbangan  kebijakan orang tua memilih sekolah ditetapkan dan menjadi luas sekitar tahun 80an akhir .Orang tua bebas memilih sekolah  dilaksanakan sejak  Indonesia merdeka Timbullah fenomena sekolah favorit dan nonfavorit.. Kesenjangan  pendidikan mulai dibahas terkait  dengan orang tua memilih. Pemerintah mengeluarkan  kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Timbullah pro dan kontra sistem zonasi pendidikan.  Dua sistem generic penempatan siswa  di sekolah dan kelas itu sarat ideology. Kelompok orang tua memilih sekolah  memiliki kaitan dengan pandangan bahwa pendidikan itu suatu komoditas dapat dijualbelikan secara  bebas. Praktik selektif  mendominasi  pendidikan. Dampaknya terjadinya pemisahan  etnis dan social di sekolah dan di  masyarakat. Ini berbeda dengan  pandangan bahwa pendidikan itu “barang social” untuk semua orang dan perbaikan pendidikan dapat diusahakan bersama oleh seluruh masyarakat dengan prinsip ekuiti berdimensi fairness dan inclusi. Perlu dikembangkan institusi yang dapat  membebaskan prestasi siswa lepas dari kondisi social ekonomi orang tua dan setiap siswa  dapat memiliki keterampilan dasar minimal untuk perbaikan kehidupan mereka dan masyarakatnya. Lazimnya pemerintah pusat dan daerah menetapkan zona-zona  sekolah dan mengatur penempatan siswa. Zona pendidikan dan  prosedur penempatan anak dapat terus dikaji dampaknya buat perbaikan. Konsep indeks dissimilarity dan indeks exposure dikembangkan untuk memantau dampak   implementasi dua sistem penempatan siswa tersebut.