OLIGARKI DITENGAH SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA

  • Haidar R
N/ACitations
Citations of this article
25Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Indonesia dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut asas pembagian kekuasaan yang disebut dengan check and balances. Asas ini dijalankan untuk mencegah adanya dominasi kekuasaan dari suatu lembaga negara ataupun untuk mencegah adanya tumpang tindih kekuasaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa lebih lanjut mengenai praktik oligarki yang ternyata masih dapat ditemui dalam tatanan kenegaraan di Indonesia. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitik, dimana dilakukan analisa mengenai praktik ideal yang seharusnya terjadi dengan praktik yang benar-benar terjadi di tatanan kenegaraan Indonesia. Hasilnya, ternyata masih banyak ditemui praktik oligarki yang hanya memusatkan kekuasaan pada golongan-golongan tertentu saja. Adanya praktik oligarki disebabkan adanya sejarah historis yang dimiliki oleh tokoh elite politik, adanya kekuatan finansial yang sangat stabil, buruknya kelembagaan partai politik, dan adanya penyusunan koalisi yang diisi oleh dua kekuatan superior. Kepentingan rakyat menjadi dikesampikan oleh kepentingan penguasa negara dengan adanya praktik oligarki

Cite

CITATION STYLE

APA

Haidar, R. A. (2023). OLIGARKI DITENGAH SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 13(1), 36–45. https://doi.org/10.30999/mjn.v13i1.2628

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free