Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Kegiatan yang Dilarang dalam Wujud Predatory Pricing Sektor E-Commerce

Abstract

Abstract In globalization, modernization has occurred all aspects including economic field with emergence of e-commerce platforms to facilitate trade. In e-commerce sector, there is practice of flash sales are suspected form of predatory pricing. In addition, business competition in e-commerce sector must be supervised by KPPU because it has opportunity for unfair business competition to occur easily and technical aspects of business competition are different from conventional. The purpose of preparing this article to analyze alleged practice of flash sales as predatory pricing and analyze role of KPPU in supervising business competition in e-commerce sector. The research methodology uses normative juridical methods. The results, practice of flash sales cannot be stated directly as form of predatory pricing so that it uses a rule of reason approach and KPPU's role in supervising business competition in e-commerce must supported by adjustments to statutory regulations and KPPU can supervise business competition in e-commerce sector.  Keywords: e-commerce; unfair business competition; predatory pricing; KPPU   Abstrak  Pada era globalisasi, terjadi modernisasi pada seluruh aspek kehidupan manusia termasuk pada bidang ekonomi dengan timbul platform e-commerce untuk mempermudah perdagangan. Pada bidang e-commerce, terdapat praktik flash sale dan diduga merupakan bentuk predatory pricing. Selain itu, persaingan usaha pada sektor e-commerce harus diawasi oleh KPPU karena berpeluang terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan mudah dan teknis persaingan usaha memiliki perbedaan dari konvensional. Oleh karena itu, tujuan penyusunan artikel ini adalah menganalisa dugaan praktik flash sale sebagai predatory pricing terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dan menganalisa terkait peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di sektor ecommerce. Metodologi penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah praktik flash sale tidak dapat dinyatakan secara langsung merupakan bentuk predatory pricing sehingga menggunakan pendekatan rule of reason dan peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha pada e-commerce harus didukung penyesuaian regulasi peraturan perundang-undangan sehingga KPPU dapat mengawasi persaingan usaha pada sektor e-commerce. Kata Kunci: e-commerce; persaingan usaha tidak sehat; predatory pricing; flash sale; KPPU