DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM PENGGUNAAN TANAH SULTAN GROUND TANPA SURAT KEKANCINGAN DI KOTA YOGYAKARTA : TANTANGAN ATAU SOLUSI

Abstract

Indonesia menerapkan desentralisasi asimetris tertuang dalam Pasal 18B UUD 1945,dasar desentralisasi asimetris terletak pada kekhususan dan keistimewaan daerah, termasuk dalam sistem pengelolaan tanah di daerah keistimewaan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan  daerah istimewa dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta terdapat dalam bidang pertanahan tanah dengan status sultan ground sebagai penghargaan terhadap eksistensi sultan Yogyakarta. Penggunaan sultan ground harus disertai izin dari keraton Yogyakarta , dengan terbitnya serat kekancingan Penelitian ini hendak menelaah penerapan desentralisasi asimetris dalam sultan ground tanpa serat kekancingan . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif dengan penelitian kepustakaan(library research) yaitu penelitian dengan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan sultan ground dilakukan secara turun temurun, serta kurangnya sosialisasi terhadap tata cara pengelolaan sultan ground menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerah nya sesuai dengan desentralisasi asimetrris yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.