Digitalisasi Peradilan di Indonesia Tengah: Studi Implementasi E-Court dan E-Litigasi di Pengadilan

Abstract

Penerapan sistem peradilan elektronik di Indonesia mengalami momentum baru dengan terbitnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan Agama Bitung dan Praya, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi dan efektivitas sistem. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggabungkan wawancara mendalam terhadap 12 informan kunci (meliputi ketua pengadilan, wakil ketua, hakim, dan panitera), observasi langsung selama 3 hari di masing-masing pengadilan, serta analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat adopsi yang masih rendah, dengan penggunaan e-Court di Bitung hanya 9,26% dan Praya 8,70%, sementara e-Litigasi lebih rendah lagi (0,54% di Bitung dan 0,23% di Praya). Perbedaan volume perkara yang signifikan antara kedua pengadilan (367 perkara di Bitung dan 3.814 perkara di Praya) tidak berkorelasi dengan tingkat adopsi teknologi. Hambatan utama mencakup keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi masyarakat, dan preferensi pengguna terhadap layanan konvensional. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kebijakan bertingkat yang mempertimbangkan karakteristik lokal, penguatan program literasi digital melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan, dan sistem insentif berjenjang untuk mendorong penggunaan layanan elektronik.