Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Rawan Bencana di Desa Ban, Kabupaten Karangasem, Bali

Abstract

Kabupaten Karangasem memiliki Gunung Agung yang termasuk dalam salah satu cluster gunung berapi aktif di Indonesia, sehingga memiliki risiko bencana yang signifikan jika digunakan sebagai objek wisata. Desa Ban adalah salah satu desa dalam radius Daerah Rawan Bencana Gunung Agung. Desa Ban harus mendapat perlakuan berbeda jika dikembangkan sebagai objek wisata. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata di Daerah Rawan Bencana Gunung Berapi di Desa Ban, Kabupaten Karangasem. Metode penelitian dalam studi menggunakan metode hukum empiris dalam mempelajari dan melihat hukum dalam hal pariwisata. Analisis masalah dilakukan berdasarkan teori otoritas, teori fungsional, konsep kebijakan, konsep agrowisata dan prinsip desentralisasi. Teknik analisis hukum dan evaluasi hukum digunakan dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pengembangan agrowisata sebagai bisnis pariwisata yang ideal yang dapat dilakukan di daerah rawan gunung berapi. Kebijakan ini terkait dengan pembatasan kegiatan pariwisata untuk mengurangi risiko bencana alam gunung berapi sehingga kehilangan masyarakat atau meminimalkan korban bencana dapat dikurangi jika letusan terjadi dalam waktu yang tidak terduga.