Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis a Vis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomot 2 Tahun 2023 tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Abstract

Polemik pernikahan beda agama bukanlah masalah baru di tataran hukum di Indonesia, terlebih dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 agar Pengadilan Negeri menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi dampaknya terhadap independensi hakim dan hak-hak konstitusional pelaku perkawinan, serta kedudukan SEMA tersebut jika dihadapkan pada hak- hak perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan dibawa ke Indonesia. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan mengenai wacana perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah, Pertama, SEMA dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri, di mana Mahkamah Agung merupakan salah satu aktor dari SEMA.  Kedua, SEMA berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional pelaku perkawinan beda agama untuk mendapatkan kepastian hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum, dan perlindungan hukum. Ketiga, SEMA dapat memicu terjadinya penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama yang akibat hukumnya harus diakui berdasarkan asas-asas hak yang berasal dari hukum asing, asas resiprositas, dan asas comitas gentium. Ketiga asas tersebut mendasari legalitas perkawinan beda agama sehingga memiliki legalitas transnasional. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung mencabut SEMA yang telah dikeluarkan.The polemic of interfaith marriages is not a new problem at the legal level in Indonesia, especially with the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 for District Courts to reject requests for registration of interfaith marriages. This has caused pros and cons in the community. The purpose of this research is to elaborate on the impact on the independence of judges and the constitutional rights of marriage actors, as well as the position of SEMA when faced with the rights of interfaith marriages conducted abroad and brought to Indonesia. This research can enrich insights into the discourse of interfaith marriage in Indonesia. This research uses a normative legal research method that relies on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed prescriptively. The results of this study are, First, SEMA can interfere with the independence of judicial power itself, where the Supreme Court is one of the actor of SEMA. Secondly, SEMA impacts the non-fulfillment of the constitutional rights of actors of interfaith marriages to obtain legal certainty, equality before the law, and legal protection. Thirdly, SEMA can trigger smuggling of law in interfaith marriages where the legal consequences must be recognized based on the principles of rights derived from foreign law, the principle of reciprocity, and the principle of comitas gentium. These three principles underlie the inter legality of interfaith marriages, so they have transnational legality. This research recommends that the Supreme Court revoke the SEMA that has been issued.