ANALISIS RANTAI NILAI HASIL TANGKAPAN LEMURU SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN

Abstract

Lemuru merupakan ikan ekonomis penting yang menjadi hasil tangkapan andalan masyarakat nelayan muncar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sebagai bahan baku utama industri pengolahan ikan, yang umumnya adalah industri pengalengan dan penepungan ikan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pemetaan rantai nilai, (2) menganalisis tata kelola dan regulasi yang selama ini berlaku dalam menjaga kelestarian jumlah lemuru, (3) Menganalisis elemen-elemen yang menjadi kekuatan pendorong dalam rantai nilai dan merumuskan strategi rantai nilai yang efektif guna mencapai kesejahteraan pelaku-pelaku di dalam rantai nilai.   Berdasarkan pemetaan rantai nilai, diketahui Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak berkontribusi dalam alur penjualan ikan, sehingga nelayan tidak memiliki perlindungan harga dalam menjual hasil tangkapannya. Dari pendapatan pakar melalui teknik analisis ISM (Interpretative Structural Modelling) terdapat empat elemen yang di identifikasi dalam kegiatan lemuru, yaitu : Elemen kendala dalam kegiatan perikanan lemuru dengan sub elemen lembaga terkait kurang optimal dalam mewujudkan solusi yang telah dirumuskan sebagai sub elemen kunci, Elemen kebutuhan pelaku usaha dalam kegiatan perikanan lemuru dengan sub elemen tata kelola, regulasi dan pengawasan, penyuluhan dan pembinaan, solusi dari peraturan yang ada, dan kelembagaan yang aktif merupakan sub elemen kunci.    Berdasarkan analisis strategi kebijakan melalui AHP (Analytic Hierarchy Process), kriteria kebijakan yang menjadi prioritas adalah kelesetarian lemuru dengan alternatif kebijakan yaitu law enforcement. Penerapan law enforcement dapat efektif apabila ditunjang kebijakan lain untuk memperkecil gap antara peraturan dengan pelanggaran. Kebijakan alternatif tersebut dapat dikelola secara bertahap dan sinergis, dimulai dari koordinasi stakeholder dalam rangka penguatan modal dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro, penerapan open season dan close season, pengalihan wilayah tangkap untuk nelayan dan diversifikasi bahan baku untuk industri,  mengembangkan potensi wisata pelabuhan untuk menyerap angkatan kerja selama kebijakan tersebut direncanakan, dan didukung dengan pembaharuan data pengukuran bioeconomic.Â