KEDUDUKAN WALI NANGGROE DI PEMERINTAHAN ACEH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE

Abstract

Lembaga Wali Nanggroe dibentuk dengan fungsinya sebagai wadah pemersatu masyarakat Aceh. Untuk mengakui keberadaan lembaga wali nanggore ini maka Undang- undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 menjelaskan keberadaan lembaga ini. Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga non pemerintahan yang berarti bukan lembaga eksekutif maupun legislatif. Tapi kewenangannya yang disebutkan dalam UU No.10 Tahun 2019 juga mencakup kewenangan pihak eksekutif dan legislatif, sehingga sehingga yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kedudukan lembaga wali nanggroe di pemerintahan Aceh? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Kedudukan Wali Nanggroe dalam pemerintahan Indonesia hanya sebatas lembaga adat yang mengurus permasalahan adat istiadat sehingga lembaga wali nanggroe tidak dibenarkan mengurus selain yang bukan masalah adat seperti politik. Kewenangan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh adalah lembaga adat yang mengurus segala kepentingan adat dan kekhususan Aceh, termasuk memberi masukan kepada pemerintah Aceh karena kehidupan bernegara di Aceh tidak terlepas dari permasalahan adat, termasuk pertanahan, pertambangan, dan percepatan pembangunan dan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, itu dimasukkan dalam adat sehingga lembaga wali nanggroe mengurus permasalahan itu sebagai suatu kewenangannya.