Dana Insentif Daerah: Problematika Legalitas dan Implementasi Kebijakan

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis adanya kelemahan legalitas kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) dan masih belum konsistennya implementasi kebijakan DID. Hasil analisis membuktikan bahwa legalitas kebijakan DID selama ini masih lemah menurut konstruksi hukum (peraturan dan perundang-undangan) yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari tidak masuknya DID secara integral kedalam Dana Perimbangan. Selanjutnya, implementasi kebijakan DID selama ini masih belum konsisten. Hal ini terlihat dari banyaknya perubahan yang terjadi dalam pengertian atau definisi, tujuan dan sifat penggunaan serta kriteria kelayakan daerah penerima. Disamping adanya duplikasi penggunaan kriteria dan indikator penilaian kinerja.