The State's Position as a Shareholder of Dwiwarna Shares in The Privatization of State-Owned-Holding-Members-Companies

Abstract

According to Government Regulation 72/2016, the formation of state-owned-holding-companies ("SOHC") is accomplished using the transfer mechanism, which transforms State shares in SOEs into equity in other SOEs, resulting in a change in the status of share ownership of holding-member-companies from being owned directly by the State to being owned by the holding company. GR 72/2016 also requires the state to own shares with special rights in holding-members-companies originating from ex-SOE, which can only be owned by the state, known as Dwiwarna shares. Potential issues arise because of the ambiguity of the controlling authority role in managing a SOHC, whether the state still holds it or has been transferred to the parent company, including in terms of selling shares of holding-member-companies. Hopefully, this study will provide the State with legal certainty, benefits, and justice in privatizing holding-member companies. The research methodology used is a normative juridical approach with qualitative normative legal research that relies on secondary data from the library. This study indicates that the State's Controlling Rights are based on state ownership of Dwiwarna shares in holding-member companies originating from ex-SOE, implying that the sale of company shares only sometimes results in reduced state control and ownership. As a result, the sale of series B shares may be accomplished using corporate regulations in line with their respective authorities. Meanwhile, the State must carry out the sale of Dwiwarna shares, per GR 33/2005. The author recommends that the State create a new mechanism for exercising Dwiwarna shareholder privileges so that the implementation of the absolute authority and rights for Dwiwarna shareholders can proceed in an orderly and legal manner.Mengacu PP 72/2016, pembentukan holding BUMN dilakukan dengan mekanisme inbreng saham Negara pada BUMN untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN lainnya, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan saham perusaahaan anggota holding, dari sebelumnya dimiliki langsung oleh Negara, menjadi dimiliki oleh perusahaan induk holding. Potensi permasalahan timbul sehubungan dengan ambiguitas kedudukan Negara di dalam pengelolaan holding BUMN, termasuk dalam hal penjualan saham pada perusahaan anggota holding BUMN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan/atau keadilan hukum bagi Negara dalam pelaksanaan privatisasi anak perusahaan holding BUMN di masa mendatang. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan mempergunakan data sekunder dari perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya konsepsi Hak Menguasai Negara melalui kepemilikan Negara atas saham Dwiwarna pada perusahaan anggota holding BUMN yang berasal dari eks BUMN, maka penjualan saham perusahaan tidak serta merta mengakibatkan berkurangnya pengendalian dan kepemilikan Negara atas perusahaan anggota holding BUMN. Oleh karena itu, kiranya penjualan saham seri B pada perusahaan anggota holding BUMN dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan korporasi, sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Adapun, penjualan saham Dwiwarna harus dilakukan oleh Negara sendiri selaku pemilik, sehingga mekanisme penjualannya mengikuti ketentuan privatisasi Perusahaan Negara. Penulis memberikan saran agar Negara membuat suatu pengaturan baru mengenai tata cara pelaksanaan hak istimewa pemegang saham Dwiwarna, sehingga pelaksanaan kewenangan mutlak dan hak istimewa pemegang saham Dwiwarna dimaksud dapat berjalan dengan tertib serta memilki dasar hukum yang memadai.