RESPONSIVENESS PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PADA LAHAN PERTANIAN DI KAWASAN RANCAEKEK

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena transformasi struktural dari pertanian ke industri, tanpa dibarengi dengan orientasi terhadap lingkungan hidup, sehingga terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah industri terjadi pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek sejak 1991. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori responsiveness dari Ansoff (1990) dan McDonnell yang diuraikan lebih lanjut oleh Popescu (2014). Metode penelitian kualitatif dipakai oleh penulis untuk mengatahui secara mendalam mengapa responsiveness penanggulangan dan pemulihan pencemaran limbah industri pada lahan pertanian di Kawasan Rancaekek kurang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsiveness Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (BPLHD) Jawa Barat, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumedang dalam penanggulangan dan pemulihan lahan tercemar kurang baik karena masih adanya pengaruh dari lingkungan Badan, belum adanya pedoman yang disepakati antar Badan, dan secara kapasitas belum memadai. Berdasar hal tersebut seharusnya ketiga Badan membuat SOP dan desain solusi yang disepakati bersama, menata ulang data dan laporan terkait permasalahan, dan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian masalah yang ada. ABSTRACT This research is motivated by the phenomenon of structural transformation from agriculture to industry, without accompanied the orientation to the environment, so that happened environment pollution caused by industrial waste occurs on agricultural land in Rancaekek since 1991. The theory used in this research is the theory of responsiveness from Ansoff and McDonnell (1990) that elaborated more by Popescu (2014). Qualitative research methods used by the writer to understand in depth why the mitigation and recovery of industrial waste pollution on agricultural land responsiveness in Rancaekek is less good. The research results showed that the responsiveness of The Local Environmental Management Agency Of West Java Province (BPLHD), The Environmental Control Agency Of Bandung Regency (BPLH), and The Environment Agency Of Sumedang Regency (BLH) in mitigation and recovery of contaminated land is less good because it is still the influence from the environment of Agency, the absence of guidelines that agreed between the Agency and the capacity is not yet adequate. Based on the case, the three agencies supposed to create SOP and solution design a mutually agreed, rearranging the data and reports related to the problem, and involve the community in solving problems.