Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Dalam Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pindah Memilih

Abstract

Kajian ini ditujukan guna menganalisis bagaimana Bawaslu Provinsi Gorontalo mengeluarkan keputusan berkenaan penyelesaian pelanggaran administratif soal pemilih pindah pada pemilu. Kajian ini memanfaatkan pendekatan normatif dengan cara kualitatif serta menganalisis keputusan-keputusan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat telaah berkas putusan Bawaslu dan sesi tanya jawab bersama para pihak yang berkepentingan pada tahapan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keputusan Bawaslu secara umum telah mencakup pertimbangan hukum yang cukup, terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan norma dan prosedur yang berlaku. Beberapa keputusan tidak secara jelas mendefinisikan pelanggaran administrasi yang dilakukan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemilih dan peserta pemilu. Penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan standar yang lebih konsisten dan transparan dalam penanganan pelanggaran administrasi, guna meningkatkan kepastian hukum, khususnya dalam konteks pindah memilih. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis untuk perbaikan kualitas keputusan Bawaslu di masa yang akan datang.This study aims to analyze how the Gorontalo Provincial Election Supervisory Body (Bawaslu) issued a decision regarding the settlement of administrative violations regarding voters moving in the election. This study utilizes a normative approach in a qualitative way and analyzes Bawaslu's decisions and relevant laws and regulations. Data collection techniques were carried out through reviewing Bawaslu's decision files and question and answer sessions with interested parties at the election stage. The findings reveal that although Bawaslu's decisions generally incorporate adequate legal reasoning, there remain inconsistencies in the application of norms and procedural standards. Notably, some rulings lack clarity in defining the specific administrative violations, leading to potential legal uncertainty for voters and electoral participants. The study underscores the importance of establishing more consistent and transparent standards in administrative violation adjudication to enhance legal certainty, especially in cases involving voter relocation. The research provides both academic insights and practical recommendations for improving the quality of Bawaslu’s decisions in future elections.