Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan PPKM yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 di wilayah DKI Jakarta, serta mengetahui sejauh mana peran kebijakan PPKM dalam merubah perilaku masyarakat DKI Jakarta untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak kebijakan PPKM dalam menghadapi pandemi Covid-19 terhadap dinamika sosial-politik di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Peneliti menggunakan empat tahapan analisis data menurut Miles & Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena implementasi dan berbagai dampak atas kebijakan PPKM yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 di wilayah DKI Jakarta.Hasil akhir dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi PPKM oleh Satgas Covid-19 di wilayah DKI Jakarta merupakan kebijakan administratif publik yang dijalankan melalui adopsi dan penyelarasan dengan berbagai ketentuan dan regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah pusat yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan meneribitkan tiga peraturan yaitu Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2020, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2020. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi PPKM oleh Satgas Covid-19 di wilayah DKI Jakarta secara teknis dijalankan melalui strategi menjaga jarak dan menghindari kerumunan dijalankan oleh sebagian masyarakat DKI Jakarta dan dibandingkan dengan strategi PPKM lainnya program ini yang paling sulit untuk dilaksanakan dan memiliki keterkaitan dengan kuat dengan faktor perekonomian dan perkembangan kemasyarakatan. Implementasi PPKM di wilayah DKI Jakarta direspon masyarakat secara beragam, dimana terdapat kelompok masyarakat pendukung kebijakan PPKM, namun terdapat kelompok yang menganggap bahwa kebijakan ini belum efektif. Dampak dari implementasi PPKM di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak positif yaitu penurunan angka positif Covid-19 yang menunjukkan pengendalian yang efektif, sedangkan dampak negatif adalah depresiasi sosial ekonomi yang menyebabkan kemiskinan di beberapa lapisan masyarakat di DKI Jakarta. .