URGENSI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH OTONOM BARU ACEH MALAKA

Abstract

Aceh Malaka sebagai calon daerah otonom baru pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara, disuarakan tokoh-tokoh masyarakat  wilayah barat Aceh Utara sejak tahun 2004, berbagai persiapan telah dilakukan mulai pembentukan panitia dan pemenuhan persyaratan teknis serta administratif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis  latar belakang yang mendasari munculnya ide pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Malaka dan urgensi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Malaka. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analys.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang yang mendasari munculnya ide pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Malaka meliputi aspek dimensi politik  yang akan melahirkan  pemerintah baru, akan lebih dekat dengan masyarakat wilayah barat. Selanjutnya dari aspek dimensi administrasi atau teknis bahwa besarnya wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini sehingga menyulitkan akses masyarakat dari wilayah barat untuk mendapatkan akses pelayanan administrasi. Dari segi aspek dimensi kesenjangan wilayah akan mengatasi permasalahan kecemburuan sosial antar masyarakat dengan menumpuknya pengangguran diwilayah barat. Urgensi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Malaka dalam rangka perbaikan dan percepatan  layanan publik meliputi memaksimalkan pelayanan publik, efesiensi waktu dalam mengurus semua keperluan administrasi dan kemandirian wilayah dalam mengelola sendiri potensi daerahnya. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk membuka kembali moratorium pemekaran agar terwujud Kabupaten Aceh Malaka untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik di wilayah tersebu