Peran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme: Tantangan dan Strategi di Era Digital

Abstract

Terorisme adalah salah satu tindak kejahatan atas kemanusiaan dan peradaban manusia serta termasuk ancaman besar untuk kemanusiaan dan peradaban umat manusia dan juga menjadi ancaman serius atas keutuhan serta kedaulatan sebuah negara. Dalam masa globalisasi, kemajuan teknologi menjadi faktor utama yang memicu bertransformasi nya suatu gaya hidup serta sistem dari budaya tradisional menjadi digital. Selain itu globalisasi menjadi sebuah pembaruan yang mampu mempercepat perkembangan terorisme melalui literasi teknologi baru yang dapat membantu pergerakan organisasi terorisme. Dorongan psikologis menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya tindak kejahatan terorisme. Selain dorongan psikologis, pendanaan menjadi faktor utama terlaksananya tindakan terorisme. Dikarenakan tindakan terorisme ini dilakukan dalam skala besar maka ini menjadi masalah yang harus ditanggung dan diatasi oleh pemerintah. Namun pada prakteknya hingga masa kini usaha untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme masih sering mengalami hambatan. Tetapi harapan untuk memberantas terorisme belum hilang, demi menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa Indonesia  pemerintah membuat dan mengesahkan Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dengan Undang-undang ini Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadikannya landasan dalam upaya pencegahan pendanaan tindak pidana terorisme, serta pemerintah bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan sebab mengingat saat ini sektor ekonomi sudah mulai bertransformasi menjadi serba digital sehingga diperlukan pengawasan dengan cara terbaru.