Analisis Fiskal Indikator Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Utara

Abstract

Otonomi daerah memperbesar peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran dan pengeluaran untuk pegawai, barang dan modal untuk mencapai kesejahteraan dengan tolok ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap komponen IPM tersebut secara parsial dan simultan di Provinsi Kalimanta Utara, Indonesia. Menggunakan regresi panel-data, ditemukan bahwa hanya pengeluaran pegawai pada fungsi kesehatan yang secara signifikan mempengaruhi indeks kesehatan. Secara simultan, total alokasi belanja pemerintah daerah untuk fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM pada tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Utara.