Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penganan Perkara Koneksitas

Abstract

Sejak berlakunya Keputusan Bersama Nomor KEP/B/61/XII/1971, KUHAP maupun UU Peradilan Militer yang mengatur proses hukum penanganan perkara koneksitas, sebagian besar perkara koneksitas tidak diproses secara koneksitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan sistematika hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari Penelitian ini adalah tidak dilaksanakannya koneksitas sesuai KUHAP dan UU Peradilan Militer disebabkan norma tentang koneksitas bersifat lex imperfecta, yaitu apabila norma a quo tidak dilaksanakan maka tidak terdapat sanksi bagi aparat penegak hukum. Peran sentral kejaksaan dalam penanganan perkara koneksitas diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh sipil dan militer, dan mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan. Hal ini merupakan perwujudan prinsip dominus litis dan single prosecution system bahwa segala kewenangan penuntutan berada di bawah pengawasan dan pengendalian Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, utamanya pada struktur baru Jaksa Agung Pidana Militer yang memiliki tugas dan wewenang di bidang koordinasi teknis penuntutan penanganan perkara koneksitas sekaligus sebagai katalisator penanganan perkara koneksitas melalui acara pemeriksaan koneksitas.