THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT:

Abstract

Waste is the residue of daily human activities and/or natural processes in solid form. Waste can be a burden and can also be a resource that needs to be processed to support environmental waste management. This study aims to analyze the role of local governments in sustainable waste management by evaluating the alignment of regional policies, the effectiveness of legal implementation, and institutional strengthening strategies and multi-stakeholder collaboration. The method used is qualitative descriptive-analytical with a case study approach in several regions, supplemented by document analysis (Regional Regulation, RPJMD, Law No. 18/2008 and No. 32/2009) and SIPSN data for 2024. The results of the study indicate that although regional policies such as Regional Regulation No. 12/2010 in West Java have adopted sustainable principles (3R, producer responsibility), their implementation still faces obstacles such as lack of regulatory harmonization, limited institutional capacity, and low public awareness. Strategic recommendations include strengthening recycling infrastructure, increasing multi-stakeholder collaboration, and locally-based education to achieve sustainable waste management.Sampah merupakan sisa dari aktivitas sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat menjad beban dan dapat pula menjadi sumberdaya yang perlu diolah untuk mendukung pengelolahan limbah lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah berkelanjutan dengan mengevaluasi keselarasan kebijakan daerah, efektivitas implementasi hukum, serta strategi penguatan kelembagaan dan kolaborasi multistakeholder. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kasus di beberapa daerah, dilengkapi analisis dokumen (Perda, RPJMD, UU No. 18/2008 dan No. 32/2009) serta data SIPSN tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski kebijakan daerah seperti Perda No. 12/2010 di Jawa Barat telah mengadopsi prinsip berkelanjutan (3R, tanggung jawab produsen), implementasinya masih menghadapi kendala seperti kurangnya harmonisasi regulasi, kapasitas kelembagaan terbatas, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Rekomendasi strategis mencakup penguatan infrastruktur daur ulang, peningkatan kolaborasi multistakeholder, dan edukasi berbasis lokal untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan.