Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan Metode Blended Learning (Studi Kasus Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Maybrat)

Abstract

Dalam teori bottom-up implementasi kebijakan, diskresi disebut sebagai cara yang dapat ditempuh oleh birokrat garda terdepan agar kebijakan dapat berjalan secara efektif dan menunjang keberhasilan kebijakan. Diskresi ini yang kemudian diterapkan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KMP) dalam melaksanakan kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan metode blended learning bagi CPNS Kabupaten Maybrat. Blended learning yang seharusnya dilakukan melalui tiga fase pembelajaran, dijalankan hanya dengan dua fase pembelajaran, dan kurikulum yang digunakan pun adalah kurikulum pelatihan secara klasikal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana diskresi dilakukan dalam implementasi kebijakan Pelatihan Dasar CPNS dengan metode blended learning menggunakan konsep konten dan konteks kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga pihak yang kepentingannya terpengaruh dengan adanya kebijakan yaitu CPNS peserta pelatihan, pemerintah daerah dan Puslatbang KMP menjadi pihak yang mendapatkan manfaat dan merasakan perubahan dengan dilaksanakannya diskresi kebijakan Pelatihan Dasar CPNS. Kebijakan dipusatkan pelaksanaannya di Poksi Pelatihan dan Pengembangan, dimana sumber daya keuangan dan sarana prasarana penunjang pelatihan sepenuhnya dalam tanggung jawab BKPSDM Kabupaten Maybrat. Strategi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh CPNS dan Pemerintah Daerah. Dari sisi penerimaan dan kepatuhan, kebijakan dinilai dapat diterima dan dilaksanakan dengan dengan baik meskipun penyelenggaraan dirasa cukup berat dari sisi metode pembelajaran.