Identifikasi Kegiatan Wisata Bahari sebagai Upaya Tertib Administrasi Kelautan (Studi Kasus: Kabupaten Tulungagung)

Abstract

Sebagai salah satu negara yang dikelilingi oleh laut, Indonesia memiliki banyak wisata di kawasan pesisir dan ruang laut, salah satunya berupa wisata bahari. Pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari ini memerlukan pengelolaan yang terorganisir agar menghasilkan tertib administrasi kelautan. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata bahari. Namun pengelolaan wisata bahari tersebut dikelola oleh banyak pihak sehingga belum menghasilkan tertib administrasi kelautan. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi terkait pengelolaan wisata seperti hak dan tanggungjawab pengelola, nilai retribusi, dan kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan berupa RTRW dan RZWP-3-K. Penelitian ini menganalisa kondisi eksisting pengelolaan kelautan di bidang wisata bahari dokumen perencanaan RZWP-3-K dan RTRW Kabupaten Tulungagung agar dapat menghasilkan tertib administrasi kelautan dan mendapatkan estimasi nilai retribusi untuk pemerintah setempat. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa wisata bahari di Kabupaten Tulungagung dikelola oleh 3 pihak, yaitu pihak pertama Dinas Perhutani, pihak kedua pemerintah daerah setempat, dan pihak ketiga masyarakat sekitar. Masing-masing pihak menerima bagi hasil dari penjualan tiket masuk dengan besar yang berbeda-beda. Pihak pertama menerima bagi hasil 30%, pihak kedua 20%, dan pihak ketiga 50%. Pada kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan ditemukan bahwa lokasi wisata bahari kondisi eksisting sesuai dengan lokasi yang direncanakan yaitu di dalam Kawasan Strategis Pariwisata. Sedangkan estimasi retribusi yang diterima pihak kedua adalah Rp 2.032.320.000,00 pertahun dan apabila ke empat wisata di ambil alih oleh Pemerintah Daerah maka menghasilkan tambahan estimasi retribusi sebesar Rp 12.000.000,00 pertahun.