Abstract
Ekonomi hijau menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan secara lokal, regional, dan global. Pendekatan ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan, menciptakan lapangan kerja, serta memanfaatkan energi terbarukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. Di Indonesia, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan menyumbang 30,32 persen terhadap PDB dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 16,2 juta pekerja, di mana kelapa sawit menjadi salah satu komoditas utama. Artikel ini menganalisis dampak kelapa sawit terhadap pembangunan berkelanjutan dari perspektif kebijakan publik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti Program Biodiesel B30 dan sertifikasi ISPO memberikan dampak ekonomi positif, seperti peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan impor bahan bakar fosil. Namun, di sisi lain, dampak negatif kelapa sawit meliputi deforestasi, penurunan kualitas air tanah, pencemaran sungai, dan penurunan populasi satwa. Dampak sosial juga muncul dalam bentuk konflik lahan dan ketergantungan masyarakat terhadap industri ini. Untuk itu, terdapat hambatan implementasi kebijakan meliputi kurangnya koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas. Rekomendasi kebijakan mencakup reformasi agraria, penguatan tata kelola berbasis good governance, serta peningkatan kapasitas petani kelapa sawit skala kecil untuk mendukung keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Cite
CITATION STYLE
Rani, N. (2025). DAMPAK KELAPA SAWIT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA. Jurnal Governansi, 11(1), 73–82. https://doi.org/10.30997/jgs.v11i1.16314
Register to see more suggestions
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.