KOMUNIKASI KRISIS TERKAIT REGULASI JHT PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DILIHAT DARI KRONOLOGIS, TAHAPAN, DAN TIPOLOGI KRISIS.

Abstract

Regulasi Pemerintah terkait Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan tanggung jawab pemerintah agar dapat menciptakan solusi terbaik bagi pemerintah dan publik sasarannya. Disahkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 merupakan regulasi pemerintah terhadap pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) yang kemudian dianggap sebagai krisis. Tujuan penelitian untuk mengetahui Kronogis, Tahapan, dan Tipologi Krisis Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Metodologi penelitian melalui pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil penelitian bahwa pada Kronologis Krisis yang meliputi pra krisis (Kemnaker belum menyadari adanya krisis walaupun sudah ada gejala awal yang muncul), krisis (Humas Kemenaker menetapkan kisis dan bertindak serta merespon  krisis), dan pasca krisis (Kemanaker melakukan sosialisasi, evaluasi terkait penerbitan Permenaker baru, yaitu Permenaker No. 4 tahun 2022 sebagai pengganti dari Permenaker Nomor 2 Tahun 2022). Kemudian tahap krisis prodromal (Kemnaker belum mengangap krisis), Tahap akut (menetapkan sebagai krisis dan Pemindahtanganan penyelesaian krisis kepada Tim Penanganan Krisis yang terdiri dari Public Relation Kemnaker dan Unit Pelaksana Teknis terkait), Tahap Kronis (krisis semakin berkembang) Tahap Resolusi (Diterbitkan Permenaker No. 4 Tahun 2022 sebagai pengganti dari Permenaker No. 2 Tahun 2022 dan evaluasi terhadap regulasi baru tersebut. Terakhir pada Tipologi Krisis, Krisis Permenaker Nomor 2 tahun 2022 termasuk dalam Crisis of Human Climate-Confrontation.     Kata Kunci: permenaker RI; kronologis krisis; tahapan krisis; tipologi krisis; JHT