Respons Hukum Islam Terhadap Banjir Bandang Aceh dan Sumatera: Analisis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail NU, dan Fatwa MUI

Abstract

Artikel ini mengkaji respons hukum Islam terhadap fenomena banjir bandang yang berulang di wilayah Aceh dan Sumatera dengan menelaah secara komparatif pandangan Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Banjir bandang dipahami bukan semata sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai krisis ekologis-sosial yang memiliki implikasi hukum, etika, dan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan metode analisis doktrinal, komparatif, dan kontekstual terhadap dokumen resmi ketiga lembaga keagamaan tersebut, serta dikaitkan dengan data empiris kebencanaan di Aceh dan Sumatera. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun berbeda secara metodologis (Muhammadiyah dengan pendekatan maqāṣid berbasis data ilmiah, NU dengan fikih sosial dan maslahat kontekstual, serta MUI dengan ijtihad jama‘i dan maslahat kebangsaan), ketiganya memiliki titik temu kuat pada prinsip perlindungan jiwa, tanggung jawab ekologis, dan kewajiban kolektif dalam mitigasi serta pemulihan pascabencana. Artikel ini menegaskan bahwa hukum Islam kontemporer memiliki fleksibilitas epistemologis untuk merespons krisis ekologis secara integratif, serta berpotensi menjadi kerangka normatif yang transformatif dalam penanggulangan bencana berbasis keadilan lingkungan dan kemaslahatan publik.