INTERVENSI PENERAPAN HUKUM MURNI PADA PENETAPAN PUTUSAN PERADILAN

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan idealnya melewati tahapan yang mampu mengakomodasi dinamika kehidupan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, teori hukum normatif menjadi pijakan, yakni bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang harus ditaati tanpa pengecualian. Namun, perkembangan sosial dan kompleksitas permasalahan hukum kontemporer menuntut lebih dari sekadar kepatuhan formal terhadap norma. Masyarakat kini menghendaki hukum yang juga memuat dimensi moral, nilai agama, dan kaidah sosial, sebagaimana tampak dalam sorotan terhadap putusan hakim dalam kasus korupsi timah yang tengah menjadi polemik. Di sinilah muncul ketegangan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai cerminan keadilan substantif. Maka, dalam analisis pembentukan peraturan, pendekatan normatif semata belum cukup. Diperlukan juga analisis kontekstual terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap substansi hukum dan relevansinya dengan ekspektasi sosial, untuk mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan dibentuk tidak hanya berdasarkan asas legalitas, tetapi juga keadilan yang hidup dalam masyarakat.The formation of legislation ideally goes through stages that are able to accommodate the dynamics of society, while also providing legal certainty and protecting human rights. In this context, normative legal theory serves as a foundation, in which the law is understood as a set of rules that must be obeyed without exception. However, social developments and the growing complexity of legal issues today demand more than mere formal compliance with norms. Society now expects laws to also embody moral values, religious principles, and social norms, as reflected in the public scrutiny of the recent court ruling in the controversial tin corruption case. This highlights the tension between law as a norm and law as a reflection of substantive justice. Therefore, in the analysis of legislative formation, a purely normative approach is no longer sufficient. Contextual analysis of the values embedded in society is also necessary. This study uses a normative juridical method with an analytical approach to examine legal substance and its relevance to social expectations, aiming to assess to what extent legislation is formed not only based on the principle of legality but also on justice that lives within the community