KEPENTINGAN POLITIK DAN EKONOMI KEPALA DAERAH DALAM REFORMASI BIROKRASI : Kasus Reformasi Pelayanan Perizinan Di1Kabupaten Gowa Dan Kabupaten Takalar

Abstract

Desain desentralisasitelah memberi ruang gerak yang spesifik kepada birokrasi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam akselerasi pembangunan diwilayahnya. Pada posisi ini dituntut kemampuan Sumber DayaAparatur dengan visi yang jauh kedepan (forward thinking) untuk mewujudkan profesionalisme birokrasi dalam sebuah mekanisme kelembagaan yang efisien, efektif dan berkeadilan (equity).Penataan kelembagaan birokrasi bukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi demi mengakomodasi praktek politisasi birokrasi dalam melanggengkan oligarki kekuasaan kepala daerah. Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan : (1).Bagaimanakah gambaran aktual tentang praktek reformasi birokrasi pelayanan perizinan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, (2.) Bagaimanakah kaitan kepentingan-kepentingan kepala daerah dalam reformasi birokrasi pelayanan perizinan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar? Hasil penelitianmenujukkan bahwa reformasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar cenderung masih parsial, di mana reformasi dilandasi atas dasar kebutuhan dan desakan peraturan pusat. Orientasi penyelenggaraan pelayanan perizinan juga hanya terbatas pada aspek normatif semata.Pada kedua daerah ini, karakter strong leadership yang dimiliki kepala daerah memungkinkan perilaku aparatur kantor pelayanan perizinan diorientasikan untuk memenuhi tujuan politik dan ekonomi sang kepala daerah.